JAKARTA. DMKtv,- Profesional Terpadu Indonesia Raya (Postidar) mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan demokrasi di tengah kondisi sosial-politik yang memulai memanas, terlebih rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
Presedium Postidar Ahmad Kailani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 dinilai masih berada dalam koridor demokrasi.
Menurut dia, demonstrasi merupakan mekanisme konstitusional dalam menyampaikan aspirasi. Kendati demikian, Postidar memberikan catatan penting bahwa kerja keras Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan hasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Kailani menyebut sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo dan Gibran telah bekerja keras mempersatukan berbagai kekuatan di dalam negeri.
Tidak hanya di dalam negeri, lanjut Kailani, Prabowo juga mencanangkan diplomasi dengan semangat persahabatan (friendship), sebagaimana disampaikan dalam pidatonya, “seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”.
“Lalu, apa hasilnya? Satu per satu pohon diplomasi Presiden Prabowo mulai berbuah. Salah satu hasilnya adalah bangkitnya Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Maluku, yang sempat mangkrak selama hampir 30 tahun,” ujarnya.
Menurutnya, proyek dengan nilai investasi lebih dari Rp350 triliun tersebut dikelola INPEX asal Jepang dengan kepemilikan 65 persen, Pertamina 20 persen, dan Petronas 15 persen. Proyek tersebut juga telah menjalani groundbreaking yang dilakukan Presiden Prabowo pada awal Juli 2026.
“Bukti lainnya adalah pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 sebesar 5,6 persen yang dinilai cukup signifikan,” katanya.
Namun, lanjut dia, kerja keras pemerintah yang mulai memberikan dampak bagi masyarakat justru mulai diusik oleh berbagai narasi yang berkembang, baik melalui opini di media sosial maupun aksi demonstrasi, termasuk rencana aksi pada 27 Agustus 2026.
Sementara itu, Presidium Postidar Agus Teddy Sumantri mengatakan keberlanjutan stabilitas sosial dan ekonomi merupakan fondasi utama bagi kemajuan Indonesia.
Karena itu, Teddy menilai rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 perlu dilakukan secara tertib dan tidak boleh mengganggu stabilitas nasional.
“Indonesia saat ini sedang berada dalam fase penting growing up, sebuah momentum pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan fokus, kerja keras, serta sinergi dari seluruh elemen bangsa,” ujarnya.
Teddy menyampaikan di tengah ketidakpastian dan tantangan global yang semakin kompleks, stabilitas nasional menjadi modal utama agar Indonesia mampu bersaing dan bertahan di panggung internasional.
Presidium Postidar lainnya, Sulaiman Haikal meyakini aksi pada 27 Agustus 2026 tidak akan menimbulkan sesuatu yang dapat menggoyahkan stabilitas negara.
Menurut Haikal, para pelaku ekonomi dan kalangan profesional menilai demokrasi di Indonesia telah semakin matang dan dewasa. Ia juga meyakini masyarakat akan senantiasa “pasang badan” jika ada upaya yang mencoba memaksakan agenda politik di luar koridor demokrasi dan hukum.
Postidar juga menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang ramai diperbincangkan di media sosial menjelang 27 Agustus 2026.
Dalam salah satu video yang beredar, Budi Arie dalam sebuah forum yang dihadiri Presiden Ke-7 RI Joko Widodo menyebut pemerintahan Prabowo “tidak sampai 2029” dan kemungkinan terjadinya “percepatan politik”.
Mencermati pernyataan tersebut, Postidar menyayangkan pernyataan yang keluar dari seorang mantan menteri.
Presidium Postidar Thurman Simanjuntak menilai pernyataan Budi Arie berpotensi menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian yang tidak diperlukan masyarakat.
“Jika pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Budi Arie, maka dia perlu menjelaskannya secara terbuka dan tidak berlindung semata-mata di balik alasan video terpotong. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh,” kata Thurman.
Menurut dia, Indonesia saat ini membutuhkan persatuan dan kerja nyata, bukan spekulasi mengenai perubahan politik.
“Yang dibutuhkan Indonesia bukan spekulasi mengenai perubahan politik, melainkan persatuan dan kerja nyata,” ujarnya.
*(Laily Rahmawaty/ANTARA)
