JAKARTA. DMKtv,- Presiden Prabowo Subianto menerima masukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto agar setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki gudang logistik dan stok bantuan yang siap digunakan saat terjadi bencana.
Masukan tersebut disampaikan Suharyanto saat rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dipimpin Presiden Prabowo di posko pengungsian di Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, Rabu.
Berdasarkan pantauan YouTube Sekretariat Presiden, Suharyanto mengatakan ketersediaan logistik di daerah menjadi persoalan saat bencana gempa terjadi.
Menurut dia, gudang-gudang logistik BPBD di sejumlah daerah masih kosong sehingga pemerintah daerah kesulitan memberikan bantuan awal kepada masyarakat terdampak.
“Ketika terjadi bencana kemarin, daerah ini tidak bisa berbuat karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong,” kata Suharyanto.
Dia mengatakan bantuan kemasyarakatan Presiden atau tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing delapan pemerintah kabupaten di NTT sangat membantu dalam menangani dampak bencana.
Namun, untuk penanganan bencana ke depan, Suharyanto menyarankan agar setiap kabupaten/kota memiliki stok logistik yang dapat langsung digunakan ketika bencana terjadi.
Menurut dia, BNPB sebagai alat pemerintah pusat memang dapat bergerak untuk memperkuat penanganan bencana. Namun, BNPB membutuhkan waktu untuk mendatangkan dan mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak.
“BNPB adalah alat Bapak Presiden. Kami tidak punya hubungan komando dengan BPBD,” ujarnya.
Suharyanto menjelaskan pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan bantuan dasar kepada masyarakat pada fase awal bencana, seperti makanan, selimut, tenda, dan matras, sebelum bantuan dari BNPB tiba.
Dia mengusulkan agar pemerintah provinsi memiliki gudang logistik sendiri, begitu pula pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, bantuan awal dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.
“Ketika ada apa-apa di saat awal, itu sudah bisa memberikan bantuan,” katanya.
Menurut Suharyanto, kebutuhan untuk menyiapkan stok tersebut tidak harus besar. Dia mencontohkan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti sembako, selimut, tenda, dan matras.
“Begitu ada apa-apa masyarakat terdampak bisa diberikan bantuan duluan sebelum BNPB datang,” ujarnya.
Menanggapi masukan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan akan mencatat dan mempertimbangkan usulan tersebut secara nasional.
“Baik, saya kira itu saran yang baik. Nanti kita catat,” kata Prabowo.
Kepala Negara kemudian menyatakan pemerintah pusat dapat membantu setiap provinsi agar memiliki gudang serta persiapan makanan untuk menghadapi bencana. Hal serupa juga akan didorong untuk tingkat kabupaten.
“Saya pikir itu saran yang baik. Jadi kita hitung secara nasional saja, nanti kita bantu tiap provinsi, biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama dengan juga bupati,” ujar Prabowo.
Presiden menilai pemerintah daerah semestinya memang memiliki cadangan logistik untuk menghadapi kondisi darurat. Namun, jika langkah tersebut belum berjalan secara optimal, pemerintah pusat akan mengambil langkah untuk membantu mewujudkannya.
“Seharusnya, sebetulnya juga memang demikian. Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan. Tapi ya sudah, kalau mereka mungkin belum inisiatif, kita lakukan itu,” kata Prabowo.
*(Fathur Rochman/ANTARA)
