JAKARTA. DMKtv,- Direktur Utama (Dirut) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Benny Siga Butarbutar mengatakan perang menghadapi disinformasi bukan lagi hal yang biasa-biasa saja, tetapi sudah harus disikapi dengan serius melalui kolaborasi dengan sesama media pemerintah.
Menurut dia, era perkembangan teknologi informasi yang saat ini terjadi membuat situasi menjadi tidak stabil. Dia pun mendorong agar diterbitkannya peraturan presiden (perpres) untuk mendukung media pemerintah memerangi disinformasi maupun hoaks.
“Dalam era sekarang diseminasi hoaks itu membutuhkan anti-hoaks dan juga kerja sama enggak hanya sesama media pemerintah, media lain, dan juga kantor-kantor berita asing,” kata Benny usai rapat laporan keuangan bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Melalui perpres, menurut dia, upaya perang menghadapi disinformasi mendapatkan kepastian. Dengan demikian. pertarungan mempertahankan indeks demokrasi, keberadaban media, dan juga diseminasi informasi bagi kepentingan umum itu bisa lebih baik.
Benny mengatakan rapat tersebut juga menyepakati bahwa tekanan terhadap media masih besar sehingga lembaga-lembaga penyiaran milik pemerintah harus jauh lebih kreatif dengan anggaran yang ada.
Terkait laporan keuangan, dia menyampaikan ANTARA mengalami kenaikan pendapatan dengan laba yang positif.
Kinerja keuangan 2025, kata dia, memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik dibanding 2024, di mana pendapatan usaha mencapai Rp500,47 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp453,93 miliar.
Dia juga menyampaikan ANTARA terus berkontribusi kepada penerimaan negara dengan menyumbangkan kontribusi pajak sebesar Rp69,64 miliar di 2025 dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), pajak daerah, dan pajak-pajak lainnya.
“Sementara PPN sendiri mencapai Rp43,29 miliar yang merupakan komponen yang paling besar. Sementara PPh mencapai Rp25,75 miliar atau termasuk di dalamnya PPh 21, 23, 20, dan 26,” ucap Benny.
*(Bagus Ahmad Rizaldi/ANTARA)
