JAKARTA. DMKTv,- Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/07/2025).
Dalam rapat yang berlangsung secara intensif tersebut, Kepala Negara menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai rapat menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan lengkap dan strategis, khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” ujar Menkeu dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.
Menkeu menjelaskan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada upaya menjaga defisit anggaran pada level yang baik, seraya memastikan APBN tetap berperan sebagai instrumen penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” lanjutnya.
Selain membahas kerangka fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah-langkah deregulasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani menyampaikan juga menyampaikan, bahwa pada pertemuan tersebut pihaknya melaporkan kepada Presiden terkait sejumlah agenda penting menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dibahas di DPR.
“Pertama mengenai rencana Undang-Undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran dan insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP,” ucap Sri Mulyani.
Selain itu, Menkeu turut melaporkan gambaran outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa capaian ini mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan dan kebutuhan belanja negara.
“Saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025. Terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menkeu turut menyampaikan persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada bulan Agustus mendatang.
Menurutnya, penyusunan RAPBN tersebut mengakomodir program prioritas Presiden mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, hingga penguatan ketahanan pangan.
“Dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemendiktisaintek,” lanjutnya.
Meski belum merinci hasil final pembahasan APBN, Menkeu menyebutkan bahwa semua materi tersebut akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus mendatang.
“Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” pungkasnya.
Turut serta dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas A. M. Djiwandono.
*(BPMI Setpres)
