JAKARTA. DMKtv,- Pemerintah mengumumkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 yang akan berdampak pada iklim perekonomian nasional.
Diharapkan kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian harga energi global akibat dinamika geopolitik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap, keputusan harga BBM merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Kepastian ini disampaikan usai pertemuan di Istana Negara, Kamis (16 April 2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan menahan harga BBM subsidi ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Di tengah fluktuasi harga energi global, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kelompok rentan agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara optimal.
“Insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” tegas Bahlil.
Hal ini didukung oleh harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang masih berada di bawah asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal dinilai cukup untuk menopang subsidi energi tanpa memberikan tekanan berlebih pada keuangan negara.
“Doain, ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dolar itu sudah aman dalam IBBM. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dolar. Jadi kita itu baru split 7 dolar,” jelas Bahlil.
Selain faktor fiskal, pemerintah juga memastikan ketersediaan pasokan energi nasional dalam kondisi aman. Saat ini, stok BBM disebut berada di atas batas minimum, meskipun Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan impor.
Konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik masih berada di kisaran 600 hingga 610 ribu barel per hari.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, kata Bahlil, pemerintah terus membuka peluang kerja sama internasional, termasuk dengan Rusia. Selain pasokan minyak mentah, kerja sama juga diarahkan pada investasi infrastruktur energi seperti pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan (storage).
“Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang pick up, sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan,” terang politisi Partai Golkar itu.
*(Nungki Kartika Sari/DISWAY.ID)
