KUALA LUMPUR, MALAYSIA. DMKTv,- Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan perundingan tentang batas maritim Laut Sulawesi dengan Indonesia akan dilanjutkan Selasa, 29 Juli 2025, pekan depan.
“Tanggal 29 Juli ini kita sambung perbincangan di Jakarta,” kata PM Anwar saat sesi tanya jawab di Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.
Dia menyampaikan dalam pertemuan tanggal 29 Juli 2025 itu, perwakilan kerajaan Sarawak dan Sabah akan ikut serta. Menurut dia,perundingan tentang perbatasan maritim Laut Sulawesi membutuhkan persetujuan dua kerajaan itu.
Perwakilan Sarawak dan Sabah akan turut menyampaikan pandangan terkait teritorial.
“Pertemuan resmi yang melibatkan Singapura atau Indonesia saya selalu sebagai peraturannya mengajak Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah dalam rombongan,” jelasnya.
Anggota Dewan Rakyat juga menanyakan mengenai ada atau tidaknya pembicaraan soal Laut Sulawesi dalam kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Malaysia beberapa waktu lalu.
Anwar mengatakan Presiden Prabowo sudah empat kali ke Malaysia, namun kunjungan itu adalah kunjungan makan siang informal, sebagai sahabat.
Ia mengatakan sejauh ini belum ada persetujuan apapun tentang batas maritim Laut Sulawesi. Menurut PM Anwar, pembicaraan resmi tentang Laut Sulawesi baru akan dilakukan 29 Juli mendatang.
“Jadi caranya apa dengan negara sahabat? Kita berunding lah. Tapi pendirian kita tegas,” kata Anwar.
Pada kesempatan itu, Anwar juga menjelaskan tentang sengketa Blok ND6 dan ND7 atau yang dikenal dengan Blok Ambalat.
Malaysia disebutnya tetap berpegang pada peta tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan.
Anwar menyatakan dirinya memiliki semangat yang sama dengan PM Malaysia sebelumnya, untuk menghindari ketegangan di wilayah sengketa dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara sahabat yang memiliki hubungan sangat baik dengan Malaysia.
Sebelumnya, Anwar Ibrahim menjelaskan persoalan sengketa perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Sulawesi, dalam sesi tanya jawab dengan Dewan Rakyat Malaysia, di Kuala Lumpur, Selasa.
Anwar menekankan belum ada kesepakatan final dengan Indonesia mengenai sengketa tersebut.
“Masalah perbatasan Laut Sulawesi menyangkut kedaulatan nasional dan tidak akan diputuskan terburu-buru. Negosiasi dengan Indonesia masih berlangsung, tetapi belum ada kesepakatan yang ditandatangani,” kata Anwar.
Dia menjelaskan persoalan sempadan atau batas negara bukan hal remeh, karena menyangkut kedaulatan negara. Malaysia, kata dia, tidak mudah menyerahkan satu inci pun batas negara, baik laut, darat dan udara.
Anwar mengulas bahwa dirinya, pada tahun 1996, pernah ditugaskan berunding dengan Presiden Soeharto terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan akhirnya Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia.
Berkaitan dengan masalah Laut Sulawesi, Anwar menyampaikan bahwa Malaysia terikat dengan perjanjian internasional.
Dia menekankan Malaysia tidak ingin menyerahkan atau kehilangan batas negara begitu saja, layaknya terjadi pada sengketa Pulau Batu Puteh dengan Singapura.
“Pulau Batu Puteh itu ‘penyerahan’ yang terlalu mudah,” kata dia.
Anwar pun menyampaikan dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, dirinya bersama Prabowo secara khusus berdiskusi tentang sengketa Laut Sulawesi.
Dalam pertemuan itu, kata PM Anwar, Presiden Prabowo mengajak untuk merundingkan dan menuntaskan persoalan itu dengan keputusan yang saling menguntungkan kedua negara.
“Presiden Prabowo berkata kepada saya ‘Pak Anwar sementara runding ini, sudah berpuluh-puluh tahun. Tak boleh kah buat seperti mana kita buat dengan Thailand, yang dipersetujui dengan kerajaan Kelantan yaitu Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) ataupun Joint Development Authority dengan Vietnam’,” ujar Anwar.
Anwar pada pertemuan itu menyampaikan persoalan Laut Sulawesi harus melibatkan persetujuan Kerajaan Negeri Sabah. Sejauh ini belum ada persetujuan apapun baik dari Kerajaan Sabah, Malaysia maupun Indonesia.
Dia menyatakan pertemuan untuk membahas sengketa Laut Sulawesi akan kembali dilakukan 29 Juli 2025 di Jakarta.
*(Rangga Pandu Asmara Jingga/ANTARA)
