JAKARTA. DMKtv,- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan badan usaha swasta mulai mengirimkan data untuk rencana kuota kebutuhan impor BBM pada tahun depan.
“Kami juga sudah memulai melakukan persiapan untuk membahas juga tahun 2026, badan usaha swasta juga sudah mulai mengirimkan data untuk rencana yang dilakukan tahun 2026,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.
Laode menambahkan Kementerian ESDM mengapresiasi kepada para badan usaha swasta yang telah mengirimkan data.
“Yang mana data ini nanti akan kita manfaatkan untuk penetapan lebih lanjut kuota impor BBM di tahun 2026,” katanya.
Dia mengatakan dengan adanya langkah tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang sama seperti tahun 2025 di tahun depan.
Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar monopoli bahan bakar minyak (BBM) oleh Pertamina dan minta badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta segera mengajukan kuota kebutuhan impor BBM 2026.
“Mereka (badan usaha swasta) sudah harus mengajukan berapa kuota kebutuhan impor mereka untuk 2026. Jadi, kalau ada istilah monopoli, impor satu pintu, itu tidak ada,” kata Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Anggia mengatakan masing-masing badan usaha dapat mengimpor sendiri kebutuhan BBM mereka untuk operasional SPBU pada 2026.
Jubir ESDM itu juga menyampaikan bahwa pada Oktober, para badan usaha swasta diminta sudah mengajukan kebutuhan impor BBM mereka untuk operasional 2026 kepada Kementerian ESDM.
Dengan demikian, ia mengatakan setelah mendapatkan persetujuan Kementerian ESDM, badan usaha swasta dapat mengimpor sendiri BBM mereka. Persetujuan kuota impor BBM dari Kementerian ESDM tersebut akan mempertimbangkan neraca komoditas.
*(Aji Cakti/ANTARA)
