JAKARTA. DMKtv,- Kementerian Pariwisata memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak bencana sekaligus memastikan keselamatan wisatawan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
“Bagi kami, prinsipnya jelas melindungi manusia terlebih dahulu, mempercepat pemulihan destinasi dan mata pencaharian masyarakat, menjaga kepercayaan wisatawan, serta membangun kembali dengan lebih aman dan tangguh,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Laporan Bulanan Kinerja Kemenpar di Jakarta, Jumat.
Widiyanti menyampaikan upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, pengelola destinasi, asosiasi, pelaku industri, hingga masyarakat dalam menangani dampak bencana di sejumlah daerah.
Di kawasan Bromo-Tengger-Semeru, misalnya, Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan sebagai pengelola kawasan setelah kebakaran hutan menyebabkan aktivitas wisata ditutup.
Pemerintah juga memastikan wisatawan memperoleh informasi terkait kondisi destinasi serta mekanisme pengembalian dana dan penjadwalan ulang selama masa penutupan.
Sementara itu, di Labuan Bajo dan wilayah Flores, Kementerian Pariwisata melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo dan Flores, asosiasi, serta pelaku industri setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo berdampak terhadap sektor pariwisata.
Sejumlah destinasi sempat ditutup, sedangkan daya tarik wisata, akomodasi, aksesibilitas, dan desa wisata mengalami kerusakan. Beberapa kegiatan juga harus ditunda maupun dibatalkan.
Setelahnya, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melaporkan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo telah berjalan dan dapat menerima kunjungan wisatawan secara normal. Arus kunjungan wisatawan juga relatif terjaga pascagempa.
Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar juga telah kembali dibuka setelah sempat mengalami penutupan sementara pada periode tertentu untuk kepentingan keselamatan wisatawan. Sejumlah atraksi wisata darat tetap beroperasi dengan tetap memperhatikan keselamatan wisatawan.
Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pariwisata juga mengambil langkah penanganan setelah kebakaran melanda Desa Adat Sade.
Berdasarkan data pada 27 Agustus 2026, sebanyak 75 hunian rusak total, 20 hunian lainnya terdampak di luar Dusun Sade, serta 11 tempat pertemuan dan berbagai fasilitas pendukung mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp33,84 miliar.
Pada penanganan jangka pendek, Kementerian Pariwisata memastikan kebutuhan dasar masyarakat melalui dukungan makanan dan logistik, dapur umum, penyembuhan trauma, bimbingan teknis, serta pemberdayaan pokdarwis.
Sementara untuk jangka panjang, Kementerian Pariwisata mendorong rencana aksi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra, serta masyarakat adat untuk menyusun Master Plan Rekonstruksi Desa Adat Sade, mengumpulkan dukungan rekonstruksi melalui satu pintu, dan membangun rumah layak tinggal.
“Yang sangat penting, proses pembangunan kembali Sade harus dilakukan bersama masyarakat, serta para pemangku kepentingan untuk tetap mempertahankan karakter serta identitas budaya Suku Sasak,” ujar dia.
Dalam koordinasi tersebut, Kementerian Pariwisata bersama pemangku kepentingan juga membahas pengembangan Lombok-Gili Tramena dengan arah pembangunan pariwisata yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di sisi lain, erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak terhadap Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat menyebabkan pembatalan 4.132 penerbangan dan berdampak pada 450 ribu penumpang.
Ia mengimbau agen perjalanan daring (OTA) dan biro perjalanan untuk memberlakukan keadaan force majeure, sehingga seluruh biaya tiket dapat dikembalikan 100 persen dan proses penjadwalan ulang dapat dilakukan tanpa tambahan biaya.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan keselamatan wisatawan, kejelasan informasi, dan percepatan pemulihan destinasi menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi dampak bencana terhadap sektor pariwisata.
“Karena itu, keselamatan wisatawan, kejelasan informasi, dan percepatan pemulihan destinasi menjadi prioritas kami,” kata Ni Luh.
Menurut dia, koordinasi lintas kementerian dan pengelola destinasi perlu terus diperkuat, termasuk untuk mitigasi kebakaran dan pengelolaan risiko pada musim kering.
*(Hreeloita Dharma Shanti/ANTARA)
