JAKARTA. DMKtv,- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berpeluang mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak, asalkan mampu menyediakan layanan pembiayaan yang mudah diakses.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan selama ini ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak tidak hanya disebabkan tingginya kebutuhan modal, tetapi juga terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal.
Menurut dia, tantangan tersebut masih banyak ditemui di wilayah pedesaan.
Rizal menyebut meski indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 76 persen, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 66 persen, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal.
Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan KDMP yang salah satu unit usahanya berupa lembaga keuangan ultramikro dengan skema pembiayaan berbunga rendah.
Kehadiran layanan ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar tidak terjerat rentenir maupun pinjaman ilegal.
“Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi alternatif rentenir, tetapi tidak otomatis menggantikannya,” kata Rizal.
Menurut dia, selama Kopdes belum mampu memberikan pinjaman yang cepat, mudah, dan fleksibel, rentenir akan tetap memiliki ruang karena menawarkan kecepatan dan kemudahan, bukan sekadar kredit.
Lebih lanjut, ia menjelaskan ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak juga merupakan persoalan struktural.
Banyak petani dan pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan maupun riwayat kredit yang memadai untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga formal, sementara kebutuhan modal usaha sering kali harus dipenuhi dalam waktu singkat.
Di sisi lain, tengkulak tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga membantu pemasaran hasil produksi masyarakat.
Untuk itu, menurut Rizal, bunga pinjaman yang rendah saja tidak cukup untuk menarik masyarakat beralih dari rentenir maupun tengkulak.
“Jika Kopdes tidak mampu menyediakan pembiayaan sekaligus akses pemasaran, pendampingan usaha, dan pencairan yang cepat, masyarakat tidak akan otomatis beralih,” ujarnya.
Rizal menilai Kopdes Merah Putih perlu dirancang sebagai ekosistem layanan ekonomi desa, bukan sekadar lembaga penyalur pinjaman.
Selain menyediakan pembiayaan, koperasi juga menurutnya perlu terhubung dengan pelatihan usaha, akses pasar, digitalisasi, hingga kemitraan dengan sektor swasta agar mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat.
Menurut dia, apabila dikelola secara profesional, Kopdes Merah Putih berpotensi memperkuat inklusi keuangan di pedesaan, meningkatkan produktivitas UMKM, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
“Keberhasilan program ini harus diukur dari berkurangnya praktik rentenir, meningkatnya pendapatan pelaku usaha desa, bertambahnya usaha produktif, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
*(Shofi Ayudiana/ANTARA)
