JAKARTA. DMKtv,- Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan setidaknya ada empat pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi perhatian Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru.
Persoalan tersebut berkaitan dengan kredibilitas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), hubungan dengan pemangku kepentingan, kondisi internal organisasi, dan kualitas teknokrasi dalam pengambilan kebijakan, kata Herry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut ia mengatakan, persoalan pertama yang menjadi pekerjaan rumah tersebut adalah memastikan target penerimaan negara tidak berubah menjadi tekanan bagi perekonomian.
“Target penerimaan jangan dijadikan semacam ancaman bagi dunia usaha. Pemerintah memang membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi jangan sampai cara mengejarnya justru menciptakan kontraksi ekonomi,” ujar Herry.
Ia menyoroti target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp2.908 triliun. Angka tersebut naik 10,51 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp2.631 triliun.
Kenaikan target penerimaan itu, menurut dia, perlu dilihat bersama dengan kebijakan fiskal lainnya, terutama pemangkasan subsidi energi.
“Di satu sisi pemerintah berbicara mengenai ekspansi ekonomi, tetapi di sisi lain target penerimaan pajak naik 10,51 persen. Ditambah lagi ada pemangkasan subsidi energi, terutama BBM dan LPG. Ini harus dihitung dampaknya terhadap konsumsi, biaya produksi, dan daya beli masyarakat,” katanya.
Ia menilai kombinasi kenaikan tekanan penerimaan dan pengurangan subsidi dapat menciptakan paradoks dalam kebijakan fiskal.
Pemerintah ingin mendorong ekspansi ekonomi, tetapi sejumlah indikator kebijakan justru berpotensi menekan konsumsi dan aktivitas produksi.
Karena itu, menurut dia, Suahasil perlu memastikan RAPBN tidak hanya terlihat sehat dari sisi angka penerimaan, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Jangan sampai target penerimaan yang tinggi justru dibayar dengan kontraksi ekonomi. Penerimaan negara memang penting, tetapi kualitas pertumbuhan dan daya beli masyarakat juga harus dijaga,” ujar dia.
Pekerjaan rumah kedua adalah memperbaiki hubungan pemerintah dengan dunia usaha, lanjutnya.
Herry menegaskan dunia usaha seharusnya ditempatkan sebagai mitra pembangunan. Sebab, pemerintah membutuhkan investasi dan ekspansi sektor usaha untuk menciptakan lapangan kerja.
“Dunia usaha itu bukan lawan pemerintah. Mereka adalah mitra pembangunan dan sumber pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tidak perlu mengumbar ancaman pemeriksaan atau persoalan pajak untuk kasus yang bahkan belum jelas statusnya,” katanya.
Ia menyinggung isu perpajakan yang menyangkut 40 perusahaan baja dan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan sawit.
Ia mengatakan pemerintah tetap memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan jika menemukan indikasi pelanggaran. Namun, penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan secara proporsional.
Pendekatan berbasis ancaman, menurut dia, justru dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan investasi dan ekspansi, kepastian hukum dan kepastian kebijakan menjadi faktor penting.
Persoalan ketiga berada di dalam tubuh Kementerian Keuangan sendiri.
Menurut dia, Suahasil perlu memastikan berbagai pergantian pejabat pada periode sebelumnya tidak meninggalkan persoalan organisasi yang berkepanjangan. Pergantian pejabat tidak otomatis menyelesaikan persoalan organisasi.
Ia mengatakan pemerintah perlu melihat akar masalah yang menyebabkan konflik dan memastikan koordinasi internal berjalan efektif.
“Jangan sampai pergantian personel hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Yang harus dibenahi adalah sistem kerja, koordinasi, dan stabilitas organisasi. Kementerian Keuangan harus kembali menjadi institusi teknokratis yang bekerja dengan sistem, bukan bergantung pada figur,” ujar dia.
Pekerjaan rumah keempat, ia mengatakan, berkaitan dengan tata kelola dan etika hubungan antarlembaga negara.
Herry menilai konflik antara pejabat negara seharusnya diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan.
Ia turut menyoroti polemik permintaan setoran Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara.
“Konflik dengan sesama pejabat negara jangan diselesaikan melalui tekanan di ruang publik. Kasus permintaan setoran Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara menjadi contoh,” katanya.
Menurut dia, kebutuhan pemerintah terhadap penerimaan tambahan memang dapat dipahami.
Namun, lanjutnya, permintaan kontribusi dari lembaga pengelola investasi negara harus mempertimbangkan mekanisme, tujuan penggunaan dana, serta kepentingan pengelolaan aset dalam jangka panjang.
Ia menilai persoalannya bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya kebutuhan fiskal. Cara pemerintah mengambil keputusan juga menjadi bagian dari kredibilitas kebijakan.
Herry memandang empat persoalan itu menunjukkan bahwa tantangan Suahasil tidak berhenti pada persoalan mencari tambahan penerimaan negara.
“Suahasil juga perlu menjaga agar kebijakan fiskal tidak menekan aktivitas ekonomi, membangun kembali kepercayaan dunia usaha, memperbaiki stabilitas internal Kementerian Keuangan, serta memastikan hubungan antarlembaga berjalan berdasarkan mekanisme yang sehat,” katanya menambahkan.
*(Bayu Saputra/ANTARA)
