JAKARTA. DMKtv,- Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan transformasi kesehatan nasional melalui perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan penanganan tuberkulosis (TBC), serta peningkatan layanan kesehatan di berbagai daerah guna memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Kebijakan tersebut diputuskan Presiden Prabowo usai menerima laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win serta sejumlah program unggulan kesehatan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6).
“Tidak hanya berhenti pada deteksi dini, program CKG mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas Puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Rabu.
Menurut Teddy, program CKG telah mencatat pemeriksaan kesehatan terhadap lebih dari 70 juta penduduk sepanjang 2025. Sementara pada 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 42,3 juta peserta yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Selain memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga memperkuat upaya pengobatan penyakit tidak menular yang banyak ditemukan melalui program CKG, terutama hipertensi dan diabetes, dengan layanan pengobatan serta pemantauan gratis melalui fasilitas puskesmas.
Terkait PHTC, Teddy menjelaskan program penanggulangan TBC terus diperkuat melalui deteksi kasus yang lebih agresif.
Ia mengatakan jumlah kasus TBC yang teridentifikasi pada tahun ini sekitar 1,08 juta kasus seiring meningkatnya upaya pelacakan dan pemeriksaan di masyarakat.
“Semakin banyak yang terdeteksi maka semakin mudah dan cepat pula untuk diobati. Inovasi penanggulangan TBC tahun ini terdiri dari integrasi deteksi dengan CKG, layanan one stop service atau OSS di mana pelayanan skrining, diagnosis, dan pengobatan TBC dilakukan di satu Puskesmas pada hari yang sama,” kata Teddy.
Pada sektor layanan kesehatan daerah, pemerintah juga menjalankan program peningkatan kualitas 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil. Pada 2025, sebanyak 20 dari 22 RSUD yang direncanakan telah selesai dibangun dan 10 di antaranya telah beroperasi.
“Pada tahun 2026, 14 dari 20 RSUD sudah mulai dibangun dan pada tahun 2027, masih ada 24 RSUD dalam perencanaan,” lanjut Teddy.
Selain program quick win, Menkes Budi juga melaporkan pendistribusian 905 alat kesehatan utama ke 258 kabupaten dan kota.
Alat kesehatan tersebut terdiri atas cathlab, CT scan, mamografi, MRI, dan linear accelerator (Linac) untuk memperkuat layanan diagnosis dan pengobatan di daerah.
Seskab menambahkan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura di Papua telah selesai dan siap diresmikan Presiden Prabowo.
Rumah sakit tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan rujukan bagi kawasan timur Indonesia sekaligus kawasan Pasifik dan Oseania.
Sementara itu, pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Riau telah mencapai 85 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Rumah sakit tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat Riau dan wilayah sekitarnya untuk berobat ke luar negeri.
Ke depan, pemerintah juga menyiapkan program revitalisasi RSUD di 514 kabupaten dan kota serta revitalisasi 10.000 puskesmas, puskesmas pembantu, dan laboratorium kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
*(Aditya Ramadhan/ANTARA)
