JAKARTA. DMKtv,- Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit untuk masyarakat kecil mencapai Rp400 triliun pada tahun depan.
Program ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, hingga warga yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal.
Target tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli keluarga di berbagai daerah.
Pemerintah ingin akses kredit tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan atau pelaku usaha besar, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.
Prabowo menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurut Prabowo, penyaluran kredit tersebut diproyeksikan menyasar sekitar 28 juta keluarga. Jika setiap keluarga terdiri atas rata-rata empat orang, program ini berpotensi menjangkau sekitar 100 juta penduduk Indonesia.
“Nanti sasarannya kurang lebih 28 juta keluarga, jika dihitung anak istri bisa dikali empat sehingga kurang lebih (menjangkau) 100 juta rakyat kita,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, target penyaluran kredit sebesar Rp400 triliun disesuaikan dengan kemampuan negara saat ini. Meski begitu, jumlah tersebut masih berpotensi meningkat apabila pemerintah mampu mengamankan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Ia menegaskan bahwa penyaluran kredit untuk masyarakat kecil akan dilakukan secara lebih masif. Pemerintah ingin pembiayaan tersebut dapat membantu masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pendapatan keluarga.
Prabowo mengungkapkan bahwa penyaluran kredit yang telah berjalan saat ini mencapai sekitar Rp53 triliun dan menjangkau dua juta warga.
Angka tersebut menjadi gambaran awal bagi pemerintah untuk memperluas cakupan pembiayaan pada periode berikutnya. Namun, peningkatan target menjadi Rp400 triliun tentu membutuhkan perencanaan yang matang, kesiapan lembaga penyalur, serta mekanisme pengawasan yang baik.
“Setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata, ini yang sedang kami perjuangkan,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin kebijakan pembiayaan masyarakat tidak berhenti pada penyaluran dana semata. Kredit diharapkan dapat membantu keluarga memperoleh penghasilan yang lebih baik dan memiliki kemampuan belanja yang lebih kuat.
Petani dan Nelayan Jadi Sasaran Kredit
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian dalam rencana penyaluran kredit tersebut adalah petani dan nelayan. Kedua kelompok ini memiliki peran penting dalam menjaga produksi pangan dan mendukung perekonomian daerah.
Bagi petani, akses pembiayaan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan usaha, seperti pembelian benih, pupuk, peralatan pertanian, hingga pengembangan lahan produktif.
Sementara bagi nelayan, kredit dapat membantu memenuhi kebutuhan operasional, perawatan kapal, peralatan penangkapan ikan, maupun pengembangan usaha pengolahan hasil laut.
Selain itu, masyarakat di pedesaan, wilayah terpencil, dan daerah tertinggal juga menjadi sasaran program. Akses pembiayaan yang lebih luas diharapkan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sumber pembiayaan informal yang belum tentu menguntungkan.
Persyaratan yang jelas, proses pengajuan yang mudah dipahami, biaya pembiayaan yang transparan, serta pendampingan usaha menjadi faktor penting agar kredit benar-benar membantu penerimanya.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memahami kewajiban pembayaran kembali. Dengan begitu, kredit dapat menjadi sarana untuk memperkuat usaha dan pendapatan, bukan justru menambah beban keuangan keluarga.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan pentingnya penguasaan, pengamanan, dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, kekayaan alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal juga dinilai dapat memperkuat kemampuan negara dalam menjalankan berbagai program ekonomi.
“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan harapan pemerintah untuk memperluas pembiayaan masyarakat. Apabila sumber daya alam dapat dikelola secara produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, ruang bagi pengembangan program pemerintah juga berpotensi meningkat.
Namun, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada besarnya pembiayaan.
Ketersediaan lapangan kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, produktivitas usaha, serta pemerataan infrastruktur juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Karena itu, penyaluran kredit perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat ekonomi daerah dan menciptakan kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Di tengah rencana pemerintah memperbesar penyaluran kredit rakyat, Bank Indonesia (BI) juga memperkirakan penyaluran kredit baru perbankan meningkat pada kuartal IV 2026.
Berdasarkan hasil Survei Perbankan BI, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) prakiraan penyaluran kredit baru pada triwulan IV 2026 mencapai 91,31 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2026 yang tercatat sebesar 90,08 persen dan triwulan IV 2025 sebesar 88,92 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, meningkatnya perkiraan penyaluran kredit baru sejalan dengan standar pemberian kredit yang diprakirakan semakin longgar.
Kondisi tersebut tercermin dari penurunan Indeks Lending Standard (ILS). Pada triwulan III 2026, indeks tersebut tercatat sebesar 0,28 dan diperkirakan turun menjadi 0,15 pada triwulan IV 2026.
“ILS pada triwulan III 2026 sebesar 0,28, dan diprakirakan kembali menurun pada triwulan IV 2026 sebesar 0,15,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Kamis, 22 Oktober 2026.
Penurunan indeks tersebut menunjukkan adanya prakiraan pelonggaran standar penyaluran kredit dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut BI, pelonggaran itu diperkirakan terjadi pada sejumlah aspek, antara lain plafon kredit, jangka waktu pinjaman, suku bunga kredit, dan persyaratan administrasi.
Jika kondisi tersebut terealisasi, masyarakat dan pelaku usaha berpotensi memiliki lebih banyak pilihan pembiayaan.
Meski begitu, keputusan persetujuan kredit tetap bergantung pada kebijakan masing-masing bank, profil risiko peminjam, serta kemampuan membayar.
*(Derry Sutardi/DISWAY.ID)
