JAKARTA. DMKtv,- Pimpinan DPR RI dan Komisi VI DPR RI menerima audiensi dari karyawan PT Pos Indonesia guna mendorong kepastian gaji bagi 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan untuk bisa segera dicairkan setelah dalam beberapa waktu ini mengalami keterlambatan.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun telah berkomunikasi dengan Danantara dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bisa mengatasi permasalahan gaji yang belum terbayar.
Menurut dia, permasalahan itu menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kondisi keuangannya enggak ada, lalu kemudian juga mereka butuh untuk ada kepastian bahwa ada gaji nanti paling di tanggal 1 September itu,” kata Anggia usai audiensi dengan perwakilan karyawan PT Pos di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan PT Pos Indonesia juga sebenarnya memiliki tagihan ke Kementerian Sosial sekitar Rp158 miliar berdasarkan hasil audit.
Menurut dia, hal itu bisa dipakai untuk membayarkan gaji ke puluhan ribu karyawannya itu.
“Dan selain itu juga ada tagihan di Bulog, ada tagihan juga di Peruri juga,” kata dia.
Dia pun menyampaikan bahwa hari ini merupakan Hari Ulang Tahun Ke-281 PT Pos Indonesia, yang artinya perusahaan itu sudah berusia sangat tua.
Selain soal urusan keuangan, menurut dia, DPR RI juga meminta kepada pihak terkait untuk bisa membuat perusahaan itu kembali sehat dan bisa berjaya seperti di masa silam.
Sebetulnya, dia menilai bahwa PT Pos memiliki potensi untuk menjadi bisnis masa depan, khususnya terkait jasa pengiriman logistik. Maka dari itu, dia meminta pemerintah maupun Danantara untuk mengurai permasalahan perusahaan yang kini sedang terpuruk.
“Tadi Pak Dasco langsung telepon Kemenkeu juga karena sebenarnya surat permintaannya (tagihan) itu sudah tanggal 12 Agustus yang lalu,” kata dia.
*(Bagus Ahmad Rizaldi/ANTARA)
