KABUPATEN BOGOR. DMKtv,- Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memastikan tetap mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan meski proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berjalan di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Senin, mengatakan proses hukum yang sedang berlangsung tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.
“Pada saat proses ini berjalan, kami pastikan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bogor tidak boleh terganggu. Semua harus berjalan normal,” kata Rudy.
Ia menegaskan Pemkab Bogor menghormati seluruh tahapan hukum yang dilakukan KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada lembaga antirasuah.
Menurut dia, Pemkab Bogor tunduk dan patuh terhadap setiap langkah aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“KPK adalah sebuah lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” ujarnya.
Rudy mengakui proses hukum yang berlangsung sempat menimbulkan keraguan bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengambil langkah dalam menjalankan program.
Ia menyebut proses penyidikan KPK telah menyentuh sejumlah perangkat daerah, antara lain Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan.
Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak boleh membuat roda pemerintahan berhenti, terlebih Pemkab Bogor memasuki empat bulan terakhir tahun anggaran 2026.
Ia meminta seluruh OPD tetap menjalankan program yang telah direncanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum.
“Masyarakat menunggu langkah kita, masyarakat menunggu kiprah kita. Infrastruktur, program-program yang sudah teranggarkan dalam postur APBD tahun anggaran 2026, pastikan semuanya berjalan, pastikan masyarakat bisa merasakan dampak langsungnya,” kata Rudy.
Ia mengatakan Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan percepatan penanganan, mulai dari jalan dan sekolah rusak, rumah tidak layak huni hingga kemiskinan.
Karena itu, Rudy menegaskan agenda pembangunan harus terus dilaksanakan bersamaan dengan berlangsungnya proses penegakan hukum.
“Tetap gas terus,” ujarnya.
Rudy menargetkan 2027 dan 2028 menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan dasar masyarakat sebelum memasuki tahun politik 2029.
“Kami ingin sekolah yang rusak tuntas 2027-2028, jalan-jalan rusak tuntas 2027-2028, rata-rata lama sekolah bisa kita kejar, angka kemiskinan bisa kita turunkan, perizinan-perizinan harus berjalan dengan cepat,” katanya.
Rudy memastikan Pemkab Bogor tetap kooperatif terhadap proses KPK sekaligus menjaga agar pelayanan publik dan pembangunan tidak kehilangan momentum.
“Apa pun nanti hasilnya, kita adalah masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di sejumlah perangkat daerah Kabupaten Bogor dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Penggeledahan dilakukan antara lain di kantor Bappenda dan BKPSDM pada Kamis (27/8), serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Jumat (28/8).
*(M Fikri Setiawan/ANTARA)
