JAKARTA. DMKtv,- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan kewajiban pemenuhan regulasi pelindungan anak di ruang digital kepada Co-Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Roblox David Baszucki dalam pertemuannya di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9).
Meutya meminta agar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) tidak hanya sekadar dipahami, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret di dalam platform gim daring tersebut.
“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” kata Meutya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Membahas kepatuhan Roblox terhadap PP TUNAS, Menkomdigi mengatakan Indonesia mengapresiasi sejumlah inisiatif awal yang telah dilakukan Roblox khususnya bagi pengguna anak dengan penerapan fitur facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select.
Namun, Meutya menilai verifikasi usia dan perlindungan bagi pengguna di bawah usia 16 tahun harus lebih diperketat di platform tersebut.
Ia menyoroti juga urgensi penerapan prinsip safety-by-design, di mana keamanan dibangun sejak tahap awal perancangan fitur, bukan hanya sebagai langkah reaktif setelah terjadi pelanggaran.
Maka dari itu, Pemerintah Indonesia meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi anak dengan orang tak dikenal dan mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform.
Merespons hal tersebut, CEO Roblox David Baszucki menyadari besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna usia muda dan menyatakan kesiapannya untuk mematuhi regulasi di Indonesia.
“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki.
Ia menambahkan bahwa penyesuaian fitur keamanan yang diminta Indonesia berpotensi diintegrasikan ke dalam pengembangan produk Roblox secara global.
Selain penguatan sistem keamanan platform, Menkomdigi juga mendesak Roblox untuk memperkuat kehadiran fisiknya di Indonesia melalui pembukaan kantor di Jakarta atau penempatan perwakilan senior.
Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat koordinasi antara platform dan pemerintah. Terkait hal itu, pihak Roblox menyatakan tengah mengevaluasi penempatan pimpinan senior di Jakarta. Menutup perjumpaan itu, Pemerintah Indonesia juga meminta komitmen agar implementasi PP TUNAS dilaporkan secara rutin dan transparan.
“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” tegas Meutya.
*(Livia Kristianti/ANTARA)
