Dalam sebuah wawancara, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi bahwa Gibran menemui Prabowo di Widya Chandra.
Pertemuan tersebut dikabarkan membahas dua hal, yakni keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden serta permintaan kesempatan untuk membuktikan kepemilikan ijazahnya.
Akan tetapi ia secara khusus menyebut pengunduran diri sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan harus melalui proses pemakzulan atau impeachment.
“Menurut saya itu dua-duanya bagus. Pertama, bahwa dia mau mundur itu tepat menurut saya daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment,” kata Mahfud MD, dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Rabu, 11 November 2026.
Menurut Mahfud MD, tujuan impeachment adalah memberhentikan seseorang dari jabatannya.
Jadi kalau yang bersangkutan memilih mengundurkan diri, prosesnya dinilai lebih efisien, cepat, dan tidak membutuhkan tahapan politik yang panjang.
Mahfud MD Bandingkan Pengunduran Diri Gibran dengan Soeharto
Untuk menjelaskan pandangannya, Mahfud MD kemudian mengingatkan peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998.
Saat itu, Soeharto menghadapi tekanan politik setelah situasi nasional semakin memanas.
“Pak Harto, kalau hari Senin Anda tidak mengundurkan diri, saya akan mengundang sidang istimewa untuk memecat Anda,” tutur Mahfud MD mengutip peristiwa tersebut.
Pada akhirnya, Soeharto memilih mengundurkan diri sebelum sidang istimewa dilaksanakan.
Mahfud MD mengatakan, keputusan tersebut sempat memunculkan perdebatan.
Sebagian pihak menginginkan agar Soeharto tidak langsung mengundurkan diri, melainkan terlebih dahulu mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan MPR.
Menurut Mahfud MD, persoalan serupa tidak perlu diperpanjang apabila hasil akhirnya tetap berupa pemberhentian dari jabatan.
Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang secara otomatis membuat hak-hak mantan presiden berbeda hanya karena memilih mengundurkan diri atau diberhentikan.
“Jadi, mundur atau tidak haknya sama saja. Anda dulu ingat Gus Dur juga diberhentikan, dapat fasilitas, ya ajudan masih dapat. Beliau diberhentikan, tapi masih dapat jatah rumah dan sebagainya,” jelasnya.
Mahfud MD kemudian menyinggung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Mahfud MD menggambarkan argumentasi tersebut sebagai berikut:
“Oke, sekarang taruhlah Pak Harto harus pertanggungjawaban dulu. Kalau pertanggungjawaban ditolak, apa akibatnya? Akibatnya harus mundur. Lah sekarang sudah mundur, untuk apa lagi pakai itu? Wong hukumannya sama, mundur atau tidak atau dimundurkan itu hukumannya sama, berhenti,” paparnya.
Menurut Mahfud MD, logika tersebut juga dapat digunakan untuk melihat persoalan Gibran. Ia menilai tidak perlu memperpanjang perdebatan mengenai mundur atau diberhentikan apabila hasil akhirnya sama-sama berhenti dari jabatan wakil presiden.
Namun, Mahfud MD mengingatkan bahwa persoalan pemberhentian jabatan harus dibedakan dengan proses hukum pidana.
“Ini hukum tata negara. Kalau hukum pidana kan lain,” katanya.
Ia menjelaskan, proses hukum pidana terhadap seseorang tidak otomatis berhenti hanya karena orang tersebut sudah tidak menjabat.
Mahfud MD mencontohkan kasus Soeharto yang menurutnya tetap memiliki proses hukum tersendiri meskipun sudah tidak lagi menjadi presiden.
Oleh karena itu, ia kembali menegaskan pandangannya bahwa pengunduran diri lebih baik daripada menghabiskan waktu melalui proses politik yang panjang.
“Oleh sebab itu menurut saya hentikan sekarang istilah dimundurkan atau mundur. Pokoknya kalau mundur itu jauh lebih bagus daripada buang-buang waktu,” tegas Mahfud MD.
*(Risto Risanto/DISWAY.ID)
