YYOGYAKARTA. DMKtv,- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan ada tiga langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menghadapi kasus korupsi di Indonesia yang dinilai sudah dalam tahap gawat darurat, sistemik, dan masif.
Ditemui di Yogyakarta, Selasa, Haedar mengatakan langkah pertama adalah Presiden Prabowo sebagai kepala negara perlu memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi melalui institusi-institusi negara.
“Karena sudah dalam tahap yang gawat darurat maka Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan perlu langsung memimpin pemberantasan korupsi lewat institusi-institusi yang sudah dibangun. Karena ini levelnya sudah terstruktur, masif, dan sistemik,” katanya.
Menurut Haedar, kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bersih karena penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan menjadi fondasi bagi terjaganya kedaulatan negara sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia maju.
Haedar meyakini apabila agenda pemberantasan korupsi dijalankan secara serius melalui penguatan institusi negara, Presiden Prabowo akan meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat bagi bangsa.
“Saya yakin Presiden akan dikenang sebagai tokoh sekaligus kepala negara yang meninggalkan legasi yang kokoh bagi bangsa karena berhasil melakukan pemberantasan korupsi melalui institusi yang ada,” katanya.
Langkah kedua, kata Haedar, sinergi seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga lembaga pengawas lainnya, agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif melalui sistem yang terintegrasi.
“Karena hanya lewat sistem kita bisa melakukan pemberantasan korupsi dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan lainnya. Tidak cukup hanya dengan ajakan moral, bahkan kekuatan agama pun memiliki batas ketika berhadapan dengan persoalan yang sudah terstruktur di dalam sistem,” katanya.
Haedar menambahkan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan agenda pembangunan dalam Astacita sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang kuat.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo perlu memimpin dengan komitmen politik yang kokoh bersama seluruh pengambil kebijakan dan institusi pemerintahan.
“Dalam konteks itu, saya yakin tidak akan ada langkah-langkah yang saling menghambat satu sama lain karena ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
Haedar juga mengingatkan bahwa setiap institusi memiliki keterbatasan, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
“Dengan segala kekurangan dan kelemahan masing-masing, kita harus tetap berusaha mengoptimalkan peluang-peluang kebijakan. Yang penting kita bersama, kita bersatu, dan kita memiliki political will yang tinggi,” katanya.
Langkah ketiga, Haedar mengingatkan bahwa tidak ada institusi yang sepenuhnya sempurna sehingga yang terpenting ada kemauan politik yang kuat untuk terus memperbaiki sistem dan mengoptimalkan langkah pemberantasan korupsi.
“Tidak ada sapu yang sepenuhnya bersih. Yang penting ada political will yang optimal untuk kita semua melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi,” katanya.
Haedar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi sebab perjuangan melawan korupsi merupakan kerja jangka panjang yang membutuhkan konsistensi dan akselerasi.
“Mari kita terus menyuarakan dan jangan lelah karena pemberantasan korupsi dan penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan merupakan pekerjaan jangka panjang. Tidak boleh ada pelambatan, tetapi harus ada akselerasi percepatan,” katanya.
*(Hery Sidik/ANTARA)
