JAKARTA. DMKtv,- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai cara mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kurang tepat dan berpotensi memancing perbandingan yang tidak produktif di ruang publik.
Habibur meminta agar Dino tak membanding-bandingkan.
“Model komunikasi seperti yang dipertontonkan oleh Pak Dino menurut saya kurang pas. Jangan memancing publik untuk membanding-bandingkan, kan susah kalau dibanding-bandingkan,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu, 3 Juni 2026.
Habiburokhman pun mengkritik balik Dino Patti Djalal. Menurutnya, Dino yang merupakan mantan pejabat tak memiliki etika dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintahan maupun Kepala Negara.
“Dulu saat zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu, sok paling tahu urusan luar negeri,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan kritik terhadap pemerintah. Namun, karena Indonesia menganut sistem demokrasi, kritik juga dapat dibalas dengan kritik apabila dinilai tidak tepat.
“Nah makanya sudah saatnya saya juga mengkritik balik. Ini kan negara demokrasi. Dia bilang negara demokrasi, dia mengkritik, ya saya mengkritik balik beliau,” katanya.
Ia juga mempertanyakan pemahaman Dino mengenai etika dalam menyampaikan kritik, khususnya sebagai sosok yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan.
Menurut Habiburokhman, kritik dari kalangan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentu berbeda dengan kritik yang disampaikan mantan pejabat negara yang pernah terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan.
“Ini dapat dibedakan misalnya dengan teman-teman LSM mengkritik, ya silakan. Tapi kalau seorang mantan Wamenlu menyampaikan kritikan, hendaknya lebih elegan,” tuturnya.
Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal memberikan 5 saran terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri.
Menurut Dino, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden dinilai terlalu tinggi dan berdampak pada anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Sebagai sahabat lama dan mewakili komunitas internasional dan rakyat, saya mengimbau Presiden Prabowo untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri secara signifikan,” ujar Dino melalui akun Instagram pribadinya, dikutip, Minggu, 31 Mei 2026.
Dino menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap perjalanan Presiden ke luar negeri.
Menurutnya, pengeluaran tersebut mencakup rombongan pendahulu, biaya penerbangan, akomodasi hotel, hingga kebutuhan logistik lainnya.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu saya punya lima saran untuk Presiden Prabowo,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini.
Untuk itu, Dino memberikan 5 saran agar Presiden mengurangi perjalanan ke luar negeri.
Saran pertama, Dino mendorong Presiden lebih sering memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video conference, panggilan telepon, atau pertemuan virtual untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin dunia.
Berdasarkan pengalamannya sebagai diplomat, inti sebuah pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sementara sisanya diisi agenda seremonial yang dinilai tidak selalu diperlukan.
“Pengalaman saya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung satu jam atau dua jam. Selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu,” jelasnya.
Menurut Dino, penggunaan komunikasi virtual dapat menghemat ratusan miliar rupiah tanpa mengurangi substansi diplomasi yang ingin dicapai.
Ia juga menyebut langkah itu dapat menjawab persepsi publik yang menganggap kunjungan luar negeri Presiden terlalu boros.
Ia pun mencontohkan hal itu seperti Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang telah berulang kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon tanpa harus melakukan pertemuan bilateral secara langsung.
Ia juga mencontohkan saat Sheinbaum melakukan kunjungan kerja ke Spanyol menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi sebagai bentuk keteladanan dalam menerapkan kebijakan penghematan.
Saran kedua, ujar dia, presiden memanfaatkan forum internasional untuk sekaligus menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain.
Menurut dia, pola tersebut akan lebih efisien.
“Formula 1+8 bisa diterapkan. Saat hadir di forum internasional, Presiden bisa sekaligus bertemu delapan kepala negara lain,” katanya.
Pendiri dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini menjelaskan mengapa harus delapan kepala negara. Menurutnya, hal itu karena identik dengan angka favorit Presiden yang dikenal dengan sebutan 08.
“Kenapa delapan? Karena sepertinya angka delapan merupakan angka favorit Presiden yang juga dikenal dengan sebutan 08,” ujarnya.
Dalam saran ketiga, Dino meminta agar seluruh agenda perjalanan luar negeri Presiden direncanakan secara lebih matang.
“Akuntabilitas dan transparansi penting diterapkan karena cukup sering publik tidak tahu Presiden berada di negara mana,” jelasnya.
Selanjutnya, saran keempat yaitu Dino meminta Prabowo lebih banyak menerima kunjungan kepala negara di Indonesia.
Menurut dia, pola tersebut selama ini diterapkan Presiden China, Xi Jinping.
Sedangkan saran kelima adalah memberikan porsi lebih besar kepada Menteri Luar Negeri Sugiono untuk melaksanakan misi-misi diplomasi yang bersifat teknis dan taktis.
“Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden yang harus selalu berada di samping Presiden,” katanya.
Ia mencontohkan para Menteri Luar Negeri terdahulu seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi yang lebih fokus menjalankan tugas diplomasi tanpa selalu menjadi bagian dari rombongan Presiden dalam setiap kunjungan luar negeri.
“Semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri,” papar Dino.
Dino menegaskan bahwa pandangan yang disampaikannya merupakan cerminan kegelisahan sebagian masyarakat yang menginginkan penggunaan anggaran negara secara lebih efisien di tengah global saat ini.
“Dalam suasana berkumpul dan rasa waswas akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau oleh kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi,” tutupnya.
*(Anisha Aprilia/DISWAY.ID)
