JAKARTA. DMKtv,-Â Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi setelah terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk insiden yang terjadi di Berastagi.
Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan BGN yakni penggunaan test kit di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Alat tersebut nantinya digunakan untuk menguji makanan sebelum dikonsumsi guna mendeteksi kandungan atau kondisi yang berpotensi menyebabkan keracunan.
“Keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi di bau, di rasa, dicicipi. Sudah di bau nggak ada masalah, dicicipi juga nggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi. Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit,” kata Sudaryono, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurutnya, test kit tersebut dapat digunakan untuk memeriksa sejumlah kemungkinan kontaminasi pada makanan. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahan kimia tertentu.
“Jadi dites, diberi chemical untuk mengecek apakah ada arsen, ada basi, ada apa,” ujarnya.
Sudaryono menyebut penggunaan test kit telah diterapkan oleh sejumlah SPPG yang dinilai berhasil menjalankan program MBG. Salah satunya adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.
“Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan,” katanya.
Ia menegaskan BGN tidak ingin ada kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Namun, Sudaryono juga meminta agar kasus yang terjadi tidak digeneralisasi seolah-olah seluruh dapur SPPG bermasalah.
“Keracunan itu memang kita harus bagaimana caranya tidak boleh ada, tapi saya juga tidak ingin menakut-nakuti bahwa satu kejadian seolah-olah semuanya keracunan, salah,” ujar Sudaryono.
Sudaryono mengatakan saat ini terdapat sekitar 27 ribu dapur SPPG yang menjalankan program MBG. Menurutnya, sebagian besar dapur tersebut telah bekerja dengan baik.
“Dari 27 ribu dapur, alhamdulillah sebagian besar itu bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus tambah baik,” jelasnya.
Di sisi lain, BGN akan memberikan tindakan tegas terhadap SPPG yang tidak mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan.
SPPG yang masih dapat diperbaiki akan dievaluasi, sedangkan yang tidak dapat diperbaiki akan ditutup permanen.
“Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup,” tegasnya.
Sudaryono mengungkapkan, selama sekitar tiga minggu menjabat sebagai Kepala BGN, pihaknya telah menutup sekitar 1.300 SPPG. Rinciannya, sekitar 800 SPPG telah ditutup sebelumnya dan 500 lainnya ditutup setelah evaluasi terbaru.
“Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” ungkapnya.
Ia menegaskan penutupan dilakukan tanpa melihat siapa pemilik atau pengelola SPPG tersebut. Menurutnya, seluruh SPPG harus tunduk pada standar yang ditetapkan BGN.
“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” kata Sudaryono.
Selain menutup SPPG, Sudaryono juga mengancam akan mencopot atau memberhentikan personel yang tidak mampu mengikuti standar tinggi yang ditetapkan BGN.
“Bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, langkah tegas tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan makanan serta menjaga kualitas program MBG. Ia juga menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya melindungi SPPG yang selama ini telah bekerja sesuai standar.
“Saya ini tujuannya adalah untuk melindungi mitra-mitra SPPG yang kerjanya baik selama ini,” katanya.
Sudaryono pun menyampaikan apresiasi kepada para pengelola SPPG yang telah menjalankan tugas dengan baik sekaligus meminta izin untuk menindak tegas pihak yang tidak mampu memenuhi standar.
“Yang tidak baik dan nggak bisa kerja ini untuk kami tindak secara tegas,” pungkasnya.
*(Anisha Aprilia/DISWAY.ID)
