JAKARTA. DMKtv,- Presiden Prabowo Subianto memiliki berbagai kebijakan dalam mengatasi persoalan di bidang pertahanan dan keamanan (hankam) yang terungkap dalam buku bertajuk Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto.
Buku yang diluncurkan di University Club, Jakarta Selatan, Senin ini, ditulis Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) M. Qodari, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Digayuza Setiawan, dan Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis Agung Gumilar Saputra.
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Presiden Prabowo telah mengidentifikasi tiga persoalan dalam postur pertahanan dan keamanan nasional dan langsung memberikan solusi atas problem tersebut.
Problem pertama yang diidentifikasi Presiden Prabowo adalah soal TNI AU tertinggal dari negara tetangga sehingga Presiden langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan pembelian pesawat angkut, pesawat tempur, dan peralatan pendukung terbaik secara masif untuk TNI AU, seperti pesawat angkut A400 dari Airbus dan jet tempur Rafale dari Dassault Aviation.
Problem kedua yang diidentifikasi oleh Presiden adalah 17 provinsi belum memiliki Komando Daerah Militer (Kodam). Solusi yang diambil Presiden dalam hal ini adalah memerintahkan pembangunan 17 Kodam dan perekrutan anggota baru TNI secara bertahap sampai dengan 2029.
Presiden juga telah mengidentifikasi problem ketiga dalam postur pertahanan dan keamanan nasional, yakni TNI AL yang kekurangan kapal patroli untuk mengamankan laut Indonesia.
Solusi presiden dalam hal ini adalah segera melakukan pembelian kapal patroli untuk TNI AL dari galangan terbaik di dalam dan luar negeri, kemudian Presiden juga melakukan pembelian kapal eks angkatan laut asing yang masih layak secara masif, salah satu contohnya adalah KRI Brawijaya (320) yang merupakan kapal perang eks AL Italia.
Dalam buku tersebut tercatat sebanyak 108 problem yang diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam tempo 18 bulan. Sebanyak 108 problem tersebut terbagi dalam 13 tema besar yakni:
1. Pangan
2. Energi & SDA
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Hilirisasi & Industrialisasi
6. Infrastruktur, Perumahan & Ketahanan Bencana
7. Ekonomi Kerakvatan & Desa
8. Penurunan Kemiskinan
9. Pertahanan & Keamanan
10. Penegakan Hukum
11. Tata Kelola & Pengelolaan Kekayaan Negara
12. Digitalisasi
13. Diplomasi & Hubungan Antar Bangsa.
*(Fianda Sjofjan Rassat/ANTARA)
