Thailand. DMKtv – Pemerintah Thailand melancarkan operasi besar-besaran untuk membongkar praktik penggunaan warga lokal sebagai pemilik pinjaman atau nominee dalam perusahaan yang sebenarnya dikendalikan oleh warga negara asing. Langkah ini menandai perubahan sikap pemerintah setelah bertahun-tahun praktik tersebut diduga berlangsung tanpa pengawasan yang ketat.
Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis data perusahaan dan kepemilikan usaha, otoritas Thailand telah mengidentifikasi sekitar 50.000 perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan investor asing dan berpotensi melanggar aturan kepemilikan bisnis.
Bermula dari Kasus Perusahaan Kedok di Krabi
Penyelidikan terbaru bermula dari sebuah perusahaan di Provinsi Krabi yang diduga digunakan sebagai kedok bisnis konten dewasa berbasis langganan yang dijalankan oleh seorang warga negara Israel melalui platform OnlyFans.
Kasus tersebut kemudian mengungkap jaringan yang lebih luas. Pihak berwenang menemukan bahwa perusahaan itu merupakan salah satu dari hampir 500 bisnis yang terdaftar melalui firma akuntansi yang sama. Berbagai jenis usaha masuk dalam daftar tersebut, mulai dari salon kecantikan hingga perkebunan ganja.
Menurut penyelidik, seluruh perusahaan itu memiliki pola serupa, yakni melibatkan warga Thailand yang tercatat sebagai pemegang saham mayoritas meskipun diduga tidak memiliki kendali nyata atas operasional perusahaan.
Modus Mengakali Aturan Kepemilikan
Berdasarkan Undang-Undang Usaha Asing Thailand, warga negara asing umumnya dilarang memiliki lebih dari 49 persen saham dalam perusahaan lokal. Aturan itu dibuat untuk melindungi pelaku usaha domestik dan menjaga kendali ekonomi tetap berada di tangan warga Thailand.
Namun, sejumlah investor asing diduga menghindari pembatasan tersebut dengan membayar warga lokal untuk menjadi pemegang saham mayoritas di atas kertas. Dalam banyak kasus, para nominee hanya menandatangani dokumen tanpa terlibat dalam pengelolaan bisnis sehari-hari.
Kini pemerintah menuntut bukti bahwa warga Thailand yang tercatat sebagai pemilik saham benar-benar memiliki investasi, kontrol, dan keterlibatan dalam perusahaan yang bersangkutan.
Investor Asing Mulai Panik
Gelombang pemeriksaan yang meluas membuat banyak investor asing khawatir. Firma hukum di Thailand melaporkan lonjakan permintaan konsultasi dari pemilik bisnis dan properti yang takut aset mereka dibekukan atau disita jika terbukti terlibat dalam skema nominee ilegal.
Brian Ramsden, Manajer Umum Urusan Luar Negeri Lawyers for Expats Thailand, mengatakan kantornya menerima lebih dari 100 panggilan setiap hari dari warga asing yang mencari kepastian hukum.
Menurut Ramsden, banyak klien mengaku mengetahui bahwa penggunaan nominee melanggar hukum, tetapi tetap melakukannya karena sebelumnya mendapat jaminan dari konsultan atau pengacara bahwa praktik tersebut aman.
Pemerintah Janji Tindak Tegas
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam mendorong penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berdiri secara ilegal.
Dalam kunjungannya ke sejumlah kawasan wisata di Thailand selatan, Anutin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik jual beli perusahaan cangkang terus berlangsung. Ia menilai skema tersebut bertentangan dengan semangat undang-undang dan merugikan kepentingan nasional.
Menurut Anutin, kasus-kasus yang menunjukkan satu orang memiliki saham di ratusan perusahaan menjadi indikasi kuat adanya praktik penyalahgunaan sistem hukum.
Kawasan Wisata Jadi Fokus Penyelidikan
Pulau-pulau wisata seperti Koh Samui dan Koh Phangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Hasil audit Kementerian Perdagangan menunjukkan sekitar 70 persen dari 16.800 badan hukum yang terdaftar di kedua wilayah tersebut memiliki keterkaitan dengan warga negara asing.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa tidak semua perusahaan yang memiliki investor asing otomatis melanggar hukum. Otoritas akan menelusuri setiap kasus untuk memastikan ada atau tidaknya penggunaan nominee ilegal.
Pekan lalu, aparat menyerahkan 28 tersangka asing kepada jaksa penuntut umum setelah menyelesaikan penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan di Phuket dan Surat Thani. Sebelumnya, pemerintah juga menyita 30 bidang tanah senilai sekitar 150 juta baht yang diduga terkait dengan aktivitas perusahaan ilegal.
Keluhan Pelaku Usaha Lokal
Langkah pemerintah mendapat dukungan dari sebagian pelaku usaha lokal yang mengeluhkan meningkatnya dominasi investor asing di sektor properti dan pariwisata.
Seorang pengusaha Thailand yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan banyak investor asing membeli vila dan mengubahnya menjadi properti sewa jangka pendek. Praktik tersebut mendorong harga properti naik tajam dan membuat banyak warga Thailand kesulitan membeli rumah di daerah wisata.
Menurutnya, ketika kepemilikan bisnis dan properti terkonsentrasi di tangan investor asing, manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat lokal menjadi berkurang.
Risiko bagi Iklim Investasi Thailand
Di tengah dukungan terhadap penegakan hukum, muncul pula kekhawatiran bahwa tindakan agresif pemerintah dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor yang beroperasi secara legal.
Sejumlah warga asing mengaku baru mengetahui bahwa properti yang mereka beli atau sewa ternyata memiliki status hukum yang bermasalah. Di berbagai forum daring, banyak pemilik kondominium dan properti membagikan pengalaman mereka setelah menemukan bahwa unit yang dibeli tidak memenuhi persyaratan kepemilikan asing yang diatur oleh hukum Thailand.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap investasi yang sah. Di satu sisi, Thailand ingin menutup celah penyalahgunaan aturan. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga kepercayaan investor yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian negara.
*(Anas/DMKtv)
