JAKARTA. DMKtv,- Mantan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan membela dirinya soal video lama saat dia menjawab pertanyaan Harrison Ford terkait kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo.
Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia itu menegaskan, potongan video yang beredar tidak sepenuhnya menggambarkan situasi sebenarnya.
Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Denny Sumargo, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Harrison Ford terjadi sekitar tahun 2009–2010 saat pemerintahan masih dalam masa transisi reformasi.
Ketika itu, ia diminta menerima kunjungan aktor Hollywood yang tengah membuat film dokumenter.
“Ada tamu terkenal namanya Harrison Ford. Saya diminta untuk menerima. Tapi saya justru ingin debat terbuka di depan media soal isu kerusakan hutan, termasuk Tesso Nilo,” kata Zulkifli Hasan, dikutip dari kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo pada Selasa, 2 Desember 2025.
Akan tetapi rencana tersebut pada akhirnya tidak berjalan dengan mulus.
Menurut Zulkifli Hasan, proses wawancara sudah disiapkan secara sepihak oleh tim produksi.
Bahkan, ruang kerjanya yang sempit sudah dipasang beberapa kamera sejak ia belum tiba.
“Begitu saya duduk, dia masuk dan ternyata itu shooting film. Tentu ada pahlawan dan ada penjahatnya, dan saya dianggap penjahatnya,” pungkasnya.
Zuklifli Hasan Jelaskan Soal Tesso Nilo dan Situasi Saat Itu
Ia menegaskan bahwa jawaban yang viral di video telah melalui proses pemotongan sehingga konteksnya hilang.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menyebut kerusakan Tesso Nilo tidak bisa ditangani dengan mudah karena waktu itu negara masih berada dalam masa ‘surplus demokrasi’.
“Dia menganggap Indonesia seperti Amerika. Saya bilang, ini bukan Amerika. Pejabat-pejabat saat itu takut sama rakyat karena rakyat begitu berkuasa setelah reformasi. Masuk ke Tesso Nilo saja saya tidak bisa, di sana ada lebih dari 50 ribu orang,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa ia sebenarnya telah menantang pihak Harrison Ford untuk berdiskusi terbuka di hadapan puluhan media, namun permintaan itu tidak direspons.
Tim produksi Harrison Ford disebut justru membawa wawancara ke ruang tertutup tanpa kehadiran pers.
Kendala Penegakan Hukum di Era Otonomi Daerah
Lebih jauh, ia menyebut maraknya perambahan dan alih fungsi lahan terjadi karena kewenangan daerah yang terlalu luas sejak awal era otonomi.
Bupati disebut memiliki kewenangan besar dalam mengeluarkan izin kebun maupun tambang.
“Kebun-kebun itu dulu bupati bisa kasih izin. Tambang juga. Itu kewenangan mereka. Zaman saya baru sistemnya konkuren, harus bareng-bareng dengan gubernur. Tapi kerusakannya sudah terjadi sejak lama,” paparnya.
Ia mencontohkan kasus di Sumatera Utara, di mana 40.000 hektare hutan lindung sudah berubah menjadi kebun sawit. Meski status hukumnya sudah inkrah, ia mengaku tak mampu mengeksekusi lahan tersebut.
“Sudah masuk penjara, sudah dinyatakan bersalah, tapi lahannya tidak bisa saya ambil. Baru sekarang bisa, setelah ada Satgas yang dipimpin Menhan,” tegasnya.
Mengenai Tuduhan Lambatnya Bantuan Bencana
Dalam bagian akhir wawancara, ia juga menyinggung kondisi bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia mengaku telah mendapat instruksi langsung untuk mempercepat penyaluran pangan.
“Pak Presiden pasti langsung perintah. Tidak boleh ada yang terlambat. Tidak ada rapat-rapat, semua harus selesai di lapangan,” katanya.
Zulkifli Hasan pun memahami munculnya persepsi bahwa bantuan lambat tiba, terutama di wilayah yang akses jalannya terputus.
“Aceh dan Sumatera Utara banyak jalannya putus. Kalau lewat darat tidak bisa, lewat laut lama, lewat udara terbatas. Mungkin itu yang membuat kesannya lambat,” jelasnya.
*(Risto Risanto/DISWAY.ID)
