JAKARTA. DMKtv, – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar US$432,5 miliar, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$434,1 miliar. Secara tahunan, ULN tumbuh 4,1% (yoy), melambat dari pertumbuhan Juni 2025 sebesar 6,3% (yoy). Perlambatan ini tak lepas dari penguatan dolar AS terhadap rupiah yang ikut memengaruhi nilai ULN.
Dari sisi pemerintah, ULN tercatat sebesar US$211,7 miliar, tumbuh 9,0% (yoy)—lebih rendah dibandingkan 10% (yoy) pada Juni 2025. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya pinjaman luar negeri dan penerbitan surat utang pemerintah. Meski demikian, komposisi ULN pemerintah tetap sehat karena hampir seluruhnya (99,9%) berupa utang jangka panjang.
Dana pinjaman luar negeri pemerintah masih difokuskan pada pembiayaan sektor produktif, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,1%), pendidikan (17,0%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,9%), konstruksi (12,1%), serta transportasi dan pergudangan (8,9%).
Sementara itu, ULN swasta relatif stabil di kisaran US$195,6 miliar, dengan kontraksi pertumbuhan 0,3% (yoy), sama dengan bulan sebelumnya. Kontraksi terutama terjadi pada ULN korporasi nonkeuangan yang turun 1,2% (yoy), di tengah pertumbuhan ULN lembaga keuangan sebesar 3,6% (yoy). Adapun pangsa terbesar ULN swasta berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian—yang secara total mencakup 80,4% dari keseluruhan ULN swasta.
Secara keseluruhan, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 30,0%, menurun dibandingkan 30,5% pada Juni 2025. Selain itu, mayoritas utang masih didominasi jangka panjang dengan pangsa 85,5%, yang menandakan struktur utang tetap terjaga.
Bank Indonesia bersama pemerintah menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dalam menjaga keberlanjutan ULN. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian, ULN diharapkan tetap menjadi instrumen pembiayaan pembangunan sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sembari meminimalkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi.
*(Departemen Komunikasi BI/DMKtv)
