Sanae Takaichi Terpilih Jadi Perdana Menteri Wanita Pertama Jepang

JEPANG. DMKtv, – Parlemen Jepang resmi memilih Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri. Takaichi menjadi perempuan pertama dalam sejarah pemimpin negara tersebut. Pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) itu memenangkan suara di kedua majelis parlemen. Ia mendapat dukungan dari mitra koalisi barunya, Japan Innovation Party dan sejumlah anggota parlemen independen.

Takaichi, 64 tahun, memulai karier politiknya pada 1993 dan bergabung dengan LDP tiga tahun kemudian. Ia pertama kali masuk kabinet pada 2006 di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe sebagai Menteri Urusan Okinawa dan Wilayah Utara. Ia juga mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Dewan Riset Kebijakan LDP.

Sepanjang kariernya, Takaichi pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi selama 1.438 hari, masa jabatan terlama untuk posisi tersebut. Ia kemudian dipercaya sebagai Menteri Keamanan Ekonomi. Di masa jabatannya, ia membentuk sistem “security clearance” untuk melindungi informasi sensitif negara.

Pada Selasa (21/10), Takaichi terpilih sebagai Presiden LDP setelah Perdana Menteri sebelumnya, Ishiba Shigeru, mengundurkan diri. Ia memenangkan pemilihan kepemimpinan partai dalam putaran kedua.

Meski baru menjabat, Takaichi langsung menghadapi tantangan besar. Mitra lama koalisi LDP, Komeito, menarik dukungan mereka. Pemimpin Komeito, Saito Tetsuo, menilai LDP gagal menanggapi isu pendanaan politik. Komeito sebelumnya mendesak pembatasan donasi dari korporasi dan organisasi.

Susunan Kabinet Baru

Setelah resmi menjabat, Takaichi segera mengumumkan susunan kabinetnya. Kepala Sekretaris Kabinet yang baru, Minoru Kihara , menyampaikan daftar menteri yang mencakup sejumlah pesaing Takaichi dalam pemilihan ketua LDP.

Mantan rival Yoshimasa Hayashi ditunjuk sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi. Shinjiro Koizumi, yang menjadi lawan utama Takaichi dalam pemilihan ketua partai, dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, Toshimitsu Motegi, mantan Sekretaris Jenderal LDP, kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Reaksi Oposisi

Sejumlah partai oposisi langsung menyampaikan tanggapan atas terbentuknya pemerintahan baru.

Presiden Partai Demokrat Konstitusional, Yoshihiko Noda, menyatakan ingin memulai debat konstruktif mengenai inflasi yang belum ditangani. Ia menegaskan akan mengambil posisi tengah dalam spektrum politik.

Sementara itu, Presiden Partai Demokrat untuk Rakyat, Yuichiro Tamaki, menyambut baik kampanye Takaichi untuk menghapus pajak bensin sementara dan menaikkan ambang batas pendapatan bebas pajak. Ia menyebut langkah itu bisa membangun kepercayaan dan membuka peluang kerja sama di masa depan.

Ketua Komeito, Tetsuo Saito, menegaskan pihaknya akan menjalankan peran sebagai oposisi aktif, dengan fokus pada pengawasan pemerintah dan penguatan kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Pidato Pertama Takaichi sebagai Perdana Menteri

Dalam pidato perdananya Selasa malam, Takaichi menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi nasional dan melindungi kepentingan Jepang melalui diplomasi dan kebijakan keamanan.

Ia berjanji menciptakan mayoritas yang stabil di parlemen dan membuka pintu kerja sama dengan partai oposisi selama mereka sejalan secara prinsip.

Takaichi juga memaparkan sejumlah kebijakan prioritas yang telah disepakati bersama Japan Innovation Party. Di antaranya adalah penanganan inflasi, pembangunan kawasan cadangan ibu kota, reformasi jaminan sosial, dan amandemen konstitusi.

Secara khusus, ia menekankan pentingnya penghapusan pajak bensin sementara dan peningkatan ambang batas pendapatan bebas pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Takaichi juga menyoroti pentingnya investasi di sektor manajemen krisis, dengan melibatkan kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam bidang ekonomi, pangan, dan energi.

Dalam bidang luar negeri, ia menyatakan akan segera bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk memperkuat hubungan bilateral. Ia menegaskan bahwa aliansi Jepang-AS tetap menjadi pilar utama kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Jepang.

*(NHK News/DMKtv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini