Washington, D.C. DMKtv, – Sebuah rencana pascaperang untuk Gaza tengah beredar dalam pemerintahan Presiden Donald Trump. Dokumen tersebut memuat gagasan kontroversial: menjadikan Gaza sebagai wilayah perwalian (trusteeship) yang akan dikelola Amerika Serikat selama setidaknya sepuluh tahun.
Rencana ini diwujudkan sebagaimana janji Trump sendiri untuk “mengambil alih” Gaza setelah perang berakhir. Selama masa perwalian, kawasan yang kini hancur akibat konflik itu akan dibangun ulang secara masif. Targetnya, Gaza akan disulap menjadi resor pariwisata kelas dunia sekaligus pusat manufaktur berteknologi tinggi dan industri digital.
Jika diterapkan, skema ini tidak hanya akan mengubah wajah Gaza secara ekonomi, tetapi juga menempatkan Amerika Serikat sebagai aktor utama dalam transisi politik dan keamanan di kawasan tersebut. Namun, wacana ini diperkirakan akan memicu perdebatan sengit, baik di tingkat regional maupun internasional, mengingat kompleksitas politik Palestina dan sensitivitas hubungan di Timur Tengah.
Reuters sebelumnya melaporkan adanya usulan untuk membangun kamp-kamp berskala besar yang disebut “Area Transit Kemanusiaan” di dalam dan mungkin di luar—Gaza untuk menampung penduduk Palestina. Rencana tersebut mengusung nama Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung AS, sebuah kelompok bantuan yang didukung AS.
Washington Post juga mengemukakan bahwa “Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, atau GREAT Trust,” akan dikembangkan oleh GHF.
GHF berkoordinasi dengan militer Israel dan menggunakan perusahaan keamanan dan logistik swasta AS untuk menyalurkan bantuan pangan ke Gaza. Pemerintahan Trump dan Israel mendukung GHF untuk melaksanakan upaya kemanusiaan di Gaza, berbeda dengan sistem yang dipimpin PBB yang menurut Israel memungkinkan militan mengalihkan bantuan.
Pada awal Agustus, PBB mengatakan lebih dari 1.000 orang telah terbunuh saat mencoba menerima bantuan di Gaza sejak GHF mulai beroperasi pada Mei 2025, sebagian besar dari mereka ditembak oleh pasukan Israel yang beroperasi di dekat lokasi GHF.
Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi berita tersebut, tetapi rencana untuk membangun kembali Gaza tampaknya sejalan dengan kabar sebelumnya yang dibuat oleh Trump.
Pada 4 Februari, Trump pertama kali secara terbuka mengatakan bahwa AS harus “mengambil alih” wilayah kantong yang dilanda perang tersebut dan membangunnya kembali sebagai “Riviera Timur Tengah” setelah memindahkan penduduk Palestina ke tempat lain.
Komentar Trump membuat marah banyak warga Palestina dan kelompok kemanusiaan tentang kemungkinan pemindahan paksa dari Gaza.
Pasukan Israel menggempur pinggiran Kota Gaza sepanjang malam dari udara dan darat, menghancurkan rumah-rumah dan mengusir lebih banyak keluarga dari daerah tersebut sementara kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersiap pada hari Minggu untuk membahas rencana merebut kota tersebut.
Militer Israel secara bertahap meningkatkan operasinya di sekitar Kota Gaza selama tiga minggu terakhir. Pada hari Jumat (29/8), Israel mengakhiri jeda sementara di area yang sebelumnya digunakan untuk pengiriman bantuan, dan menetapkannya sebagai “zona pertempuran berbahaya”.
Pada hari Minggu (31/8), kepala Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan penunjukan Israel akan berdampak pada akses pangan dan membahayakan pekerja bantuan kemanusiaan sehingga membatasi jumlah makanan yang bisa mereka akses,” ujar direktur eksekutif WFP Cindy McCain dalam program “Face the Nation” di CBS News.
Sebuah laporan yang dirilis awal bulan ini oleh pemantau kelaparan global, Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC), mengatakan bahwa sekitar 514.000 orang atau hampir seperempat populasi Gaza menghadapi kondisi kelaparan di Kota Gaza dan daerah sekitarnya.
Israel telah menepis temuan IPC sebagai sesuatu yang salah dan bias, dengan mengatakan bahwa IPC mendasarkan surveinya pada data parsial yang sebagian besar diberikan oleh Hamas, yang tidak memperhitungkan masuknya makanan baru-baru ini.
*(Anas Mudhakir/DMKtv)
