Jakarta. DMKtv, – Gelombang demonstrasi yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia kembali menguji ketahanan politik dan ekonomi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Menurut lembaga pemeringkat global Fitch Ratings, eskalasi protes yang dipicu oleh rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR berisiko mengganggu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus memperbesar tekanan terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.
Kerusuhan memuncak pada akhir Agustus lalu setelah seorang pengemudi ojek tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan. Peristiwa tragis itu menjadi pemicu kemarahan publik dan memperluas skala demonstrasi, yang dipicu beberapa kejadian dan kebijakan nasional dalam beberapa bulan terakhir. Dalam upaya meredam krisis, pemerintah akhirnya mencabut sejumlah kebijakan, termasuk kenaikan tunjangan yang menjadi pemantik awal gejolak.
Namun, langkah itu belum cukup untuk menghapus kegelisahan masyarakat. Fitch Ratings, referal pemeringkat global memperingatkan bahwa demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan yang lebih dalam terhadap kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Peningkatan biaya hidup dan ketimpangan ekonomi semakin jelas terasa oleh masyarakat bawah. Tekanan ini, menurut Fitch Ratings, diperparah oleh realokasi besar-besaran anggaran publik untuk mendanai kebijakan-kebijakan populer, termasuk program makanan gratis yang menjadi janji pemerintah.
Fitch Ratings juga menekankan keputusan pemerintah yang mengamandemen undang-undang untuk membuka kembali ruang bagi keterlibatan militer dalam politik sehingga memberi ketidakpuasan dan memicu gelombang protes sebelumnya.
“Ketegangan sosial yang terus berlanjut dapat melemahkan sentimen bisnis dan konsumen,” tulis Fitch Ratings dalam laporannya. “Hal ini berpotensi menghambat laju investasi asing langsung (FDI) yang krusial bagi pembiayaan defisit transaksi berjalan Indonesia.”
Fitch Ratings memproyeksikan defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 1,3% dari PDB pada 2025 dan naik menjadi 1,7% pada 2026. Ketergantungan pada arus modal portofolio yang lebih volatil menjadi perhatian utama, terutama di tengah situasi global yang semakin tidak pasti akibat tarif perdagangan yang tinggi dari Amerika Serikat.
Meski begitu, Fitch Ratings tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level ‘BBB’ dengan outlook stabil pada Maret 2025 lalu, didukung oleh cadangan devisa yang masih substansial dan posisi utang pemerintah yang relatif terkendali. Namun, indikator tata kelola Indonesia tetap menjadi titik lemah, terutama dalam hal stabilitas politik, yang menurut Fitch jauh di bawah rata-rata negara-negara lain dalam kelompok peringkat yang sama seperti India dan Filipina.
Kerusuhan sosial yang terjadi secara berkala sejalan dengan lemahnya indikator stabilitas politik Indonesia, seperti diskriminasi penegakan hukum. Risiko terbesar adalah apabila ketegangan ini mulai mengganggu efektivitas pemerintahan, khususnya dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi.
Ketika Indonesia masih dalam proses membangun kepercayaan investor di tengah pergeseran rantai pasok global, dinamika politik dalam negeri yang rapuh dapat menjadi penghambat serius. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan ganda: menjaga stabilitas sosial juga memastikan anggaran negara tetap dalam jalur yang kredibel.
Di tengah janji-janji pembangunan dan program ambisius pemerintah, kegelisahan publik terhadap biaya hidup dan ketimpangan ekonomi terus membara dan kini mulai menimbulkan dampak nyata terhadap persepsi investor dan stabilitas fiskal negara.
*(Anas Mudhakir/DMKtv)
