JAKARTA. DMKtv,- Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan mekanisme penggunaan dana tak terduga untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers setelah rapat terbatas di Kantor BNPB Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah diberi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran agar penanganan tanggap darurat tidak terhambat prosedur administratif.
“BNPB bisa menggunakan Dana Siap Pakai. Secara administratif dan keuangan tidak ada masalah untuk deployment dukungan infrastruktur maupun bantuan lain yang dibutuhkan,” ujarnya.
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah mengonfirmasi bahwa daerah diperbolehkan mengalihkan pos anggaran demi mempercepat respons kedaruratan.
“Untuk pergeseran alokasi-anggaran di daerah juga dibuka. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin,” katanya.
Dalam rapat terbatas itu, gubernur, wali kota, dan bupati juga diminta segera mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, termasuk logistik, akses pergerakan tim SAR, perbaikan sementara infrastruktur vital, dan dukungan layanan publik bagi pengungsi.
Pratikno memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi harian terhadap kondisi di lapangan, termasuk perkembangan cuaca, situasi pengungsian, dan kebutuhan rehabilitasi awal.
“Koordinasi lintas instansi dipastikan berjalan untuk memastikan percepatan pemulihan warga terdampak,” ujarnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya menyatakan cuaca hujan ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir merupakan dampak dari Siklon Tropis Senyar.
Siklon Tropis Senyar merupakan Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang sejak 21 November 2025 di perairan timur Aceh, tepatnya di Selat Malaka. Dampaknya dalam sepekan terakhir wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dilanda hujan setiap hari hingga memicu banjir bandang disertai tanah longsor dengan dampak kerusakan signifikan di sejumlah kabupaten dan kota.
Data korban jiwa, luka-luka, pengungsian dan kerusakan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih dinamis dan dalam proses pendataan tim petugas gabungan yang disebar di masing-masing wilayah.
Namun, berdasarkan laporan sementara Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis sore, banjir bandang dan tanah longsor meluas di 13 kabupaten/kota di provinsi itu. Adapun 13 wilayah yang dilanda bencana alam terdiri atas sembilan kabupaten dan empat kota, yakni Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.
Demikian pula di Sumatera Barat, dengan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor meliputi Agam, Padang Pariaman, Bukittinggi, Solok, dan Padang.
Di Aceh dilaporkan 10 di antara 23 kabupaten/kota menetapkan status darurat bencana banjir yang membuat 1.497 jiwa mengungsi dan dua warga dilaporkan meninggal dunia.
*(M. Riezko Bima Elko Prasetyo/ANTARA)
