Dunia. DMKtv, – Dunia kembali bergejolak dengan pernyataan keras dari tiga kekuatan kontroversial. Putin membingkai perang sebagai perjuangan historis. Pyongyang menolak tunduk pada tekanan denuklirisasi. Trump menawarkan “New Gaza” dengan dirinya sebagai arsitek utama perdamaian.
Dalam pidato yang dirilis Kremlin, Putin memuji keberanian pasukannya dan menggambarkan perang melawan Ukraina sebagai perjuangan ideologis dan historis. “Kita sedang membela cinta tanah air dan persatuan nasib historis kita. Kita berjuang, dan kita unggul,” ujarnya. Rusia mengklaim telah memperkuat posisi militernya di berbagai garis depan, meski Ukraina dan sekutu Barat tetap menolak narasi kemenangan tersebut.
Kendati menguasai sekitar 19% wilayah Ukraina termasuk Krimea, Rusia masih menghadapi perlawanan sengit. Moskow juga memperingatkan bahwa rencana AS memasok Tomahawk cruise missiles ke Kyiv berpotensi memicu eskalasi besar.
Di belahan dunia lain, Korea Utara memilih panggung Majelis Umum PBB untuk menegaskan posisinya. Wakil Menteri Luar Negeri Kim Son Gyong menyatakan, menuntut Pyongyang menyerahkan nuklir sama saja dengan memaksa negara itu menyerahkan kedaulatan dan hak hidupnya. “Senjata nuklir adalah hukum negara kami, kebijakan nasional kami, dan kebijakan dasar kami,” tegasnya.
Ini adalah pertama kalinya sejak 2018 pejabat tinggi Korea Utara berbicara langsung di forum PBB. Pyongyang tidak akan tunduk pada tekanan, baik dari Washington maupun dari Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menerbitkan proposal perdamaian 20 poin untuk Gaza yang akan mengakhiri perang antara Israel dan militan Hamas dan mengharuskan pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati, dalam waktu 72 jam setelah gencatan senjata.
Rencana tersebut menyisakan banyak detail bagi para negosiator dan bergantung pada penerimaan oleh militan Hamas yang melancarkan perang melawan Israel pada 7 Oktober 2023. Rencana tersebut menyebut Gaza nanti sebagai “Gaza Baru”.
Namun, rencana Trump menyoroti satu celah mendasar: PBB tampak terpinggirkan. Alih-alih berdiri sebagai aktor utama perdamaian, organisasi internasional ini hanya menjadi saluran logistik bantuan. Hal ini memperkuat kritik bahwa PBB kerap gagal menaruh fokus pada isu Palestina, sebagaimana pada konflik Ukraina dan program nuklir Korea Utara, di mana responsnya tidak seimbang atau tidak efektif.
Dengan demikian, dunia kini menghadapi paradoks: semakin banyak inisiatif damai bermunculan, tetapi mendelegitimasi aktor yang mengusungnya. Tanpa keterlibatan yang lebih kuat dari lembaga multilateral seperti PBB, upaya menuju perdamaian hanya akan berputar pada agenda sepihak yang rentan menimbulkan konflik baru.
*(Anas Mudhakir/Dmktv)
