WASHINGTON D.C. DMKtv, – Departemen Kehakiman Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Pam Bondi, resmi mendakwa Comey dengan tuduhan membuat pernyataan palsu dan menghalangi penyelidikan Kongres. Dakwaan ini, meski tampak legal secara formal, langsung menuai tudingan politisasi.
Trump dan Comey, dua figur yang saling bertabrakan. Pada 2017 Comey pernah mengumumkan penyelidikan FBI terkait dugaan keterlibatan Rusia dalam kemenangan Trump pada pemilu 2016. Bagi Trump, itu adalah pengkhianatan.
Sejak saat itu, Trump berulang kali melabeli Comey sebagai “liar,” “pengkhianat,” bahkan “penjahat yang lolos hukum.” Kini, dengan dakwaan ini, Trump akhirnya bisa menyerukan: “JUSTICE IN AMERICA!” tulisnya di media sosial.
Keraguan di Balik Dakwaan
Namun di balik sorak sorai itu, banyak yang meragukan kekuatan kasus ini. Jaksa federal yang sebelumnya menangani perkara di Virginia memilih mundur karena menilai bukti lemah. Memo internal yang bocor bahkan menunjukkan, beberapa jaksa senior menentang keras upaya dakwaan karena dianggap tidak memenuhi standar hukum.
Grand jury pun menolak satu dakwaan tambahan, menguatkan kesan bahwa kasus ini dipaksakan. “Ini semua ciri-ciri dari sebuah penuntutan yang penuh dendam,” ujar Norm Eisen, pakar etika pemerintahan sekaligus mantan pejabat era Obama.
Luka bagi Keluarga Comey
Dampak kasus ini juga menampar keluarga Comey. Putrinya, Maurene Comey, baru saja dipecat dari posisinya sebagai jaksa federal di Manhattan, lalu menggugat pemerintah dengan tuduhan pemecatan bermotif politik. Menantunya, Troy Edwards, bahkan mengundurkan diri dari jabatan jaksa keamanan nasional demi menjaga integritas pribadinya.
Ujian Bagi Demokrasi Amerika
Dakwaan Comey tidak hanya soal seorang mantan pejabat tinggi. Lebih dari itu, kasus ini adalah ujian bagi kredibilitas sistem hukum Amerika. Jika benar hukum dipakai sebagai senjata politik, maka garis pemisah antara demokrasi dan otoritarianisme makin kabur.
Trump mungkin telah memenangkan satu babak dalam “perang pribadi”-nya. Namun pertanyaannya: apakah ini kemenangan hukum, atau sekadar balas dendam politik yang menyamar sebagai keadilan?
*(Kanishka Singh, Andrew Goudsward and Sarah N. Lynch – Reuters/DMKtv)











