Amerika Serikat. DMKtv, – Putusan pengadilan dalam kasus antimonopoli yang diajukan pemerintah AS terhadap Google, menjadi sorotan besar dunia teknologi. Hakim memutuskan Google tidak berhak membayar produsen ponsel ketika Google Search tetap menjadi mesin pencari bawaan di dalam perangkat mereka.
Dalam dokumen persidangan, Apple menegaskan perlunya Google berbagi data pencarian dengan pesaing di bidang kecerdasan buatan, seperti OpenAI, Anthropic, dan Perplexity. Raksasa Cupertino itu bahkan menyinggung rencananya menghadirkan lebih banyak opsi pencarian berbasis AI. Meski demikian, Apple mengingatkan bahwa pemotongan pembayaran Google yang nilainya mencapai $20 miliar AS per tahun justru hanya akan memperkaya Google dan mengurangi anggaran pengembangan Apple.
Samsung, Produsen ponsel asal Korea Selatan itu menentang upaya Google dalam kasus antimonopoli tersebut. Menurut mereka, kebijakan tersebut akan membuat Samsung sulit bersaing dengan Apple yang lebih mapan, bahkan berpotensi mendorongnya hengkang dari pasar AS seperti yang pernah dialami Microsoft, Amazon, dan LG. Samsung juga menegaskan perjanjiannya dengan Google tidak bersifat eksklusif dan tidak menutup ruang bagi kompetitor AI lain.
Motorola, produsen ponsel terbesar ketiga di AS, turut menyoroti dampak besar bila pembayaran Google dihentikan. Perusahaan ini mengusulkan agar larangan hanya berlaku untuk pemain dengan pangsa pasar minimal 30 persen, yang artinya menyasar Apple dan mungkin Samsung.
Di sisi lain, Mozilla, pengembang browser Firefox meminta pengecualian. Mereka menilai larangan pembayaran Google akan memukul pendapatan, karena 85 persen pemasukan tahunannya bersumber dari kerja sama dengan Google.
Tak ketinggalan, Serikat Pekerja Alphabet-CWA menyerukan adanya perlindungan bagi karyawan agar dapat melaporkan dugaan pelanggaran antimonopoli tanpa takut pembalasan.
Kasus ini memperlihatkan betapa peliknya persaingan di industri teknologi, di mana mesin pencari, kecerdasan buatan, hingga keberlangsungan produsen ponsel saling bertautan. Pertarungan hukum Google dengan pemerintah AS bisa menjadi titik balik dalam lanskap persaingan digital global.
*(Anas Mudhakir/DMKtv)
