News

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI menganggarkan Rp179,65 miliar untuk mendukung 100 hari awal kerja Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Anggaran yang kami siapkan mengambil anggaran 2024 dan 2025...

KENDARI - Guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), diperiksa Propam Polda Sultra terkait dengan permintaan uang sebesar Rp50 juta dari pihak kepolisian di Polsek Baito, untuk menghentikan penyelidikan kasus yang menimpanya. Guru...

JAKARTA - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu yakin Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB) masih berada di dalam wilayah Indonesia. "Sejauh ini kami yakin yang bersangkutan itu masih ada di Indonesia,"...

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. mengatakan bahwa teori untuk memberantas korupsi sudah habis karena semua telah dipakai dan diundangkan. "Teorinya sudah habis. Sepertinya banyak yang putus...

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjadi satu-satunya harapan pemberantasan korupsi di negeri ini karena Presiden yang bisa memerintahkan Jaksa Agung, Polri, dan lainnya, kata Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)...

JAKARTA - Mahfud Md mengatakan kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 yang dilakukan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sudah memenuhi dua unsur meskipun yang bersangkutan tidak menerima aliran dana. "Untuk...

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terkait kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)...

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak akan mengedepankan hukuman penjara. "Kitab UU pidana nasional yang baru...

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI mendorong DPR RI untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber pada program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. "Kami sarankan kepada DPR RI untuk dapat dimasukkan...

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menargetkan literasi keamanan siber masuk kurikulum pendidikan pada masa 100 hari awal kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala BSSN Letjen TNI...