AMERIKA SERIKAT. DMKtv, – Saat kekompakan pemimpin dunia atas Israel, dua langkah kebijakan muncul dari Washington dan New York. Amerika Serikat mencabut visa Presiden Kolombia setelah pidatonya di depan massa pro-Palestina. Sementara Perserikatan Bangsa Bangsa, memutuskan untuk mengaktifkan kembali sanksi terhadap Iran.
AS Cabut Visa Presiden Kolombia
Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pencabutan visa Presiden Gustavo Petro karena dianggap melakukan “aksi gegabah dan provokatif”.
Keputusan ini dipicu oleh pidato Petro yang disampaikan di luar markas PBB di New York. Petro menyerukan agar pasukan AS “membangkang” terhadap perintah Presiden Trump. Pasuka AS agar memprioritaskan kemanusiaan ketimbang instruksi politik.
Petro dikenal sebagai presiden kiri pertama Kolombia. Petro ikut serta dalam unjuk rasa pro-Palestina dan menyerukan pembentukan “pasukan global” untuk membebaskan Palestina. Serua Petro memicu eskalasi diplomatik antara Kolombia dan AS. AS selama ini menjadi mitra utama Kolombia dalam hubungan perdagangan dan keamanan regional.
Pencabutan visa AS ini mengukuhkan sikap keras Washington terhadap pemimpin asing yang dianggap menembus batas diplomasi tradisional. Di sisi lain, tindakan itu juga menyoroti sensitivitas AS terhadap kritik terbuka atas kebijakan luar negerinya, terutama yang berkaitan konflik Timur Tengah dan Palestina.
PBB Reaktifkan Sanksi Terhadap Iran
Di New York, PBB secara resmi memutuskan untuk mengembalikan sanksi terhadap Iran akibat diduga melanggar perjanjian nuklir 2015.
Selama ini, sanksi Senjata, larangan pengayaan uranium, dan pembatasan teknologi militer telah ditiadakan sebagai bagian dari upaya diplomatik. Tetapi dengan dianggap tidak patuh terhadap verifikasi dan klausul nuklir, Iran menjadi sasaran pemulihan larangan internasional tersebut.
Menyikapi keputusan PBB itu, Tehran bereaksi keras. Iran menyebut langkah tersebut sebagai provokasi dan menarik kembali duta besar mereka dari Inggris, Prancis, dan Jerman untuk konsultasi.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa negaranya tidak akan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), meskipun tekanan diplomasi dan sanksi yang lebih keras kini kembali menghantui.
Komite Keamanan PBB pun menolak upaya Rusia dan China. Rusia dan China mengajukan penundaan reimposisi sanksi tersebut. Keputusan PBB menandakan bahwa isu Iran tetap menjadi salah satu titik gesekan besar dalam diplomasi global.
Kritik terhadap PBB: Palestina Tertinggal dalam Agenda Global
Keputusan PBB untuk cepat mengaktifkan kembali sanksi Iran menimbulkan pertanyaan besar: mengapa isu Palestina tidak mendapatkan perhatian serupa?
Selama puluhan tahun, resolusi demi resolusi tentang Palestina dihasilkan, tetapi implementasi di lapangan minim. Sementara itu, penderitaan rakyat Palestina kerap hanya menjadi bahan retorika sidang umum, tanpa tindakan konkret dari Dewan Keamanan. Hal ini juga telah diserukan Presiden Petro dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Kontras dengan sikap tegas terhadap Iran, PBB justru terlihat gamang ketika menghadapi konflik Palestina–Israel. Padahal, isu ini telah menjadi akar instabilitas di Timur Tengah, memicu gelombang protes global, dan menjadi alasan banyak negara di dunia menuntut keadilan internasional.
*(Anas Mudhakir/DMKtv)
